Mulyadi : Pemilu 2024, Partai Demokrat Targetkan 14 Kursi DPRD Provinsi Sumbar. Kader Demokrat: Saya Pesimis Jika Tetap Pelihara Kader Berkarakter Koruptor

PASAMAN BARAT, - - Partai Demokrat pernah mencatat sejarah gemilang di Sumatera Barat. Pada pemilu 2009, Partai Demokrat menggeser sejarah dominasi Partai Golkar. Hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat jadi pemilik kursi terbanyak di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pada Pemilu 2019, Partai Demokrat, memperoleh 10 kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ditinggalkan Partai Gerindra 4 ( empat) kursi. Gerindra memperoleh 14 (empat belas) dari 65 kursi dan menjadi pemilik kursi teranyak di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Paling Berpeluang jadi Presiden 2024-2029

Dilansir sumbar.antaranews.com, ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi, di Padang, Minggu ( 11/9) mengatakan, pihaknya ingin mencapai hasil pemilu 2024 seperti yang didapatkan Gerindra pada pemilu 2019.

"Kita punya cita-cita untuk mendapatkan 14 kursi tersebut dan langkah itu dimulai dari hari ini, " katanya.

Baca juga: Tony Rosyid: Berebut Anies Baswedan

"Kita akan bekerja keras untuk meraih target tersebut dan tentu harus ada kajian yang kita lakukan serta strategi khusus dalam meraih jumlah suara tersebut, " sambungnya.

Menurut Mulyadi, HUT ke-21 Partai Demokrat, 9/9 kemaren, bisa dijadikan sebagai  momentum untuk menggerakkan roda partai dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca juga: Tony Rosyid: Berebut Warga NU

Mulyadi juga menegaskan, bahwa  pihaknya serius dalam menghadapi Pileg 2024 dan akan bekerja keras meraih hasil optimal di Pileg nanti. Ditegaskan juga, Partai Demokrat Sumatera Barat, sebagaimana arahan Ketua Umum, AHY, fokus dulu ke Pileg dan Pilpres 2024. Karena,   menurutnya, hasil pileg adalah gambaran untuk Pilkada 2024.

Menanggapi pernyataan Mulyadi yang dilansir sumbar.antaranews.com tersebut, salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman pada pemilu 2019 dari Partai Demokrat, yang masih berencana maju pada pemilu 2024, mengatakan rasa pesimisnya.

Baca juga: Anies Baswedan Menghadirkan Rasionalitas di IKN

"Saya pesimis sepanjang Partai Demokrat masih memelihara orang-orang yang berkarakter koruptor", katanya, Senin 12/9.

"Sudah jelas tidak mampu mempertanggungjawabkan keuangan partai, telah menjual aset partai tanpa prosedur yang berlaku, tidak jelas dimana uang hasil penjualan aset tersebut, masih dipelihara di Partai Demokrat.

Baca juga: Gus Muhaimin Sebut Tiga Kunci Wujudkan Indonesia Maju

Bagaimana bisa membangun kepercayaan pemilih terhadap Partai Demokrat ?", sambungnya.

Menurut salah seorang tokoh Partai Demokrat yang meminta namanya disembunyikan tersebut untuk menjaga harmoni personal, dia sudah memulai langkah politiknya sejak pemilu 2014, dan berencana konsisten maju bersama Partai Demokrat pada pemilu 2024. Tetapi jika  "like and dislike"  personal dari pembesar Partai Demokrat yang dipertahankan  mengurus partai, tidak mengedepankan clean and clear, maka tujuan Partai Demokrat jadi pengunggul pemilu, hanya hayalan pungguk merindukan bulan.

Sementara, katanya, Ketua Partai Demokrat Kabupaten Pasaman, sampai sekarang, masih ketua yang lari dari pertanggungjawaban pada Muscab Partai Demokrat yang diadakan pada 17 s/18 Juli 2022 yang lalu.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, 26 Juli 2022, "Takut Laporkan Keuangan, Ketua Partai Demokrat Pasaman Kabur Saat Muscab".

Menurut Kompas.com, Ketua Demokrat Kabupaten Pasaman,   Rudi  Apriasi, lari dari tanggungjawab saat dilaksanakan pleno pertanggungjawaban laporan keuangan partai pada Muscab, 17-18 Juli 2022 di Bukittinggi.

Baca juga: Tony Rosyid: Pemilu Ditunda? No Way!

Suharjono menjelaskan, seluruh Ketua PAC dan DPC Kabupaten Pasaman telah duduk bersama dan siap menggelar Muscab bersama DPC lainnya di Sumbar pada saat itu.

"Persoalannya karena Ketua DPC Rudi Apriasi datang namun pergi dari arena Muscab dalam kegiatan tersebut sehingga Muscab DPC Pasaman tidak bisa digelar, " kata Suharjono.

Anggota DPRD Sumatera Barat dapil Pasaman dan Pasaman Barat, Suharjono mengungkapkan, Rudi Apriasi diduga tidak dapat memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan selama kepemempinannya selama kepemimpinannya. ***